Pasal 7

(1) Penetapan kelas jabatan di lingkungan Sekretariat

Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan

Daerah Republik Indonesia sesuai dengan persetujuan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi

birokrasi.

(2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas jabatan di

lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah

www.peraturan.go.id

2016, No.84

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

kelas jabatan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan

Perwakilan Daerah Republik Indonesia setelah mendapat

persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

dan reformasi birokrasi.

(3) Dalam hal persetujuan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur

negara dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) akan berakibat terhadap perubahan

anggaran, menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

dan reformasi birokrasi berkoordinasi dengan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan