Pasal 3

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

tidak diberikan kepada:

Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang tidak

mempunyai jabatan tertentu;

Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang

diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;

Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang

diberhentikan dari jabatan organiknya dengan

diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan

sebagai PNS;

Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang

diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi

lain di luar lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan

Perwakilan Daerah Republik Indonesia; dan

Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang diberikan

www.peraturan.go.id

2016, No.84 -4-

cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas

tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di Lingkungan

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik

Indonesia yang tidak diberikan tunjangan kinerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah

Republik Indonesia.

← Pasal 2 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 4 →