Pasal 7

(1) Kepala Badan Informasi Geospasial menetapkan kelas

jabatan pada setiap jabatan di Lingkungan Badan Informasi Geospasial sesuai dengan persetujuan dari

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(2) Perubahan kelas jabatan pada setiap jabatan di

Lingkungan Badan Informasi Geospasial ditetapkan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial setelah:

• mendapat persetujuan dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi

birokrasi, jika tidak mengakibatkan perubahan

alokasi anggaran tunjangan kinerja; atau

• mendapat persetujuan dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan persetujuan dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, jika mengakibatkan perubahan alokasi

anggaran tunjangan kinerja.

www.peraturan.go.id

2019, No.109 -6-