Pasal 2

(1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) menyusun Rencana

Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok yang meliputi:

• dokumen teknis;

• dokumen finansial; dan

• dokumen hukum.

(2) Rencana pembangunan dan pengoperasian Terminal Kalibaru

Pelabuhan Tanjung Priok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Perhubungan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku, untuk mendapat persetujuan.