Pasal 7

(1) Penetapan kelas jabatan di lingkungan Badan Pengkajian

dan Penerapan Teknologi ditetapkan oleh Kepala Badan

Pengkajian dan Penerapan Teknologi sesuai dengan

persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

dan reformasi birokrasi.

(2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas jabatan di

lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelas jabatan

ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan

Teknologi setelah mendapat persetujuan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

www.peraturan.go.id

2016, No.82 -6-

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(3) Dalam hal persetujuan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur

negara dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) akan berakibat terhadap perubahan

anggaran, menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

dan reformasi birokrasi berkoordinasi dengan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan.