Pasal 7

(1) Kelas jabatan pada setiap jabatan di lingkungan Badan

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, ditetapkan oleh Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

(2) Perubahan kelas jabatan pada setiap jabatan di

lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ditetapkan oleh Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia seteiah:

• mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, jika tidak mengakibatkan perubahan alokasi anggaran tunjangan kinerja; atau
• mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, jika mengakibatkan perubahan alokasi anggaran tunjangan kinerja.