Pasal 8

(1) Jaksa Agung menetapkan kelas jabatan pada setiap

jabatan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

sesuai dengan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi

birokrasi.

(2) Perubahan kelas jabatan pada setiap jabatan di

Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia ditetapkan

oleh Jaksa Agung setelah:

• mendapat persetujuan dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan

reformasi birokrasi, jika tidak mengakibatkan

perubahan alokasi anggaran tunjangan kinerja; atau

www.peraturan.go.id

2020, No.43 -6-

• mendapat persetujuan dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan

reformasi birokrasi dan persetujuan dari menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang keuangan, jika mengakibatkan perubahan

alokasi anggaran tunjangan kinerja.