Perpres No. 28 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Investasi Pembangunan dalam rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi - JDIH BPK
Menimbang PRESIDEN REPIIELIT INT'ONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2026 TENTANG PET.IYELENGGARAAN INVESTASI PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dan kebijakan pembangunan nasional memerlukan percepatan proyek-proyek nasional dan/ atau strategis yang memiliki peran penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan daya saing nasional; proyek-proyek nasional dan/atau strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf a memerlukan keterlibatan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta melalui mobilisasi pendanaan jangka panjang, keahlian, teknologi, serta praktik tata kelola yang andal; c. bahwa proyek-proyek nasional dan/ atau proyek strategis yang secara ekonomi dan strategis penting bagr pertumbuhan ekonomi, namun belum sepenuhnya layak secara linansial berdasarkan mekanisme pasar komersial, diperlukan peran BPI Danantara sebagai katalis investasi swasta untuk memperkuat struktur pendanaan proyek serta memperbaiki profil risiko proyek secara terukur yang dilengkapi dengan Dukungan Pemerintah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Investasi Pembangunan dalam rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi; b. bahwa percepatan SK No251355A Mengingat: ...
Mengingat Menetapkan l. 2. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O3 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42971 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7142); MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEI{YELENGGARAAN II{VESTASI PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
- Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang selanjutnya disebut BPI Danantara adalah badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang BUMN.
- Investasi Pembangunan adalah penyediaan Instrumen Investasi terhadap Proyek Investasi Strategis yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Presiden ini. Instrumen Investasi Pembangunan adalah instrumen yang berbentuk penyertaan modal, pembiayaan berbasis utang, dan/ atau instrumen investasi atau pembiayaan lainnya yang sah yang disediakan dalam rangka penyelenggaraan Proyek Investasi Strategis, dan dilakukan melalui mekanisme yang lazim dalam praktik umum komersial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SK No 154936A 3
- Perusahaan ...
4 5 6 7 8 PRESIDEN REPUBLIK INDONESlA
Perusahaan Induk Investasi Pembangunan yang selanjutnya disebut Holding Investasi Pembangunan adalah perusahaan yang mempunyai tugas untuk menjalankan mandat penyelenggaraan Investasi Pembangunan berdasarkan Peraturan Presiden ini. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut: a. seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau b. terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia. Anak Usaha BUMN adalah anak perusahaan BUMN dan turunannya yang didirikan oleh BUMN dalam rangka memenuhi kepentingan usaha BUMN. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Penanggung Jawab Proyek yang selanjutnya disingkat PJP adalah menteri/kepala lembaga/kepala daerah/BUMN/BUMD sebagai penyedia atau penyelenggara proyek dan/atau program berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. 10. Proyek Pembangunan adalah proyek dan/atau program yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dalam Peraturan Presiden ini, dan ditetapkan oleh BPI Danantara berdasarkan hasil kajian awaT Qre-feasibilitg studg). 11. Proyek Investasi Strategis adalah Proyek Pembangunan yang telah ditetapkan oleh BPI Danantara untuk dilaksanakan. 9 12. Sponsor ... SK No 154937A
PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA
- Sponsor adalah badan usaha swasta, BUMN, atau Anak Usaha BUMN yang menyediakan ekuitas serta kontribusi teknis, keahlian, dan/atau sumber daya lain dalam pelaksanaan Proyek Investasi Strategis, dan yang menanggung risiko proyek sesuai dengan alokasi risiko yang lazim diterapkan dalam pembiayaan proyek melalui badan usaha penyelenggara Proyek Investasi Strategis.
- Dukungan Pemerintah adalah dukungan yang diberikan oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka kelayakan finansial, aspek kelayakan kredit, dan efeldivitas penyediaan Proyek Investasi Strategis.
- Entitas Tujuan Khusus (Special Putpose Vehiclel yang selanjutnya disingkat SPV adalah suatu badan usaha yang khusus dibentuk atau dimiliki oleh Holding lnvestasi Pembangunan atau anak perusahaannya dalam rangka pelaksanaan proyek, program, atau perolehan pendanaan. Pasal 2 Peraturan Presiden ini bertujuan untuk: a. mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyelenggaraan Investasi Pembangunan yang berorientasi pada percepatan pelaksanaan Proyek Investasi Strategis; memfasilitasi pelaksanaan Proyek Investasi Strategis yang memiliki dampak ekonomi tinggi, termasuk peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan daya saing nasional; mendorong keterlibatan dan sinergi pemangku kepentingan, khususnya sektor swasta, dengan menciptakan ekosistem Investasi Pembangunan yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi; menjembatani kesenjangan antara kelayakan ekonomi dan kelayakan finansial Proyek Investasi Strategis, dengan memperkuat struktur pendanaan dan memperbaiki profil risiko proyek secara terukur; dan b c. d e SK No 154938A
e PRESlDEN REPUBL]K INDONESIA
peran BPI Danantara dalam mengawasi investasi yang dilakukan oleh Holding Investasi Pembangunan guna mendorong partisipasi sektor swasta dalam Investasi Pembangunan dalam rangka mempercepat realisasi pertumbuhan ekonomi. BAB II PRINSIP DAN KEBIJAKAN UMUM Pasal 3 (1) Penyelenggaraan Investasi Pembangunan dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. akuntabilitas; b. kehati-hatian; tata kelola yang baik; pengelolaan risiko; transparansi; keberlanjutan; dan koordinasi lintas sektor. Investasi Pembangunan mempertimbangkan keseimbangan antara keberlanjutan keuangan dan pencapaian manfaat pembangunan, termasuk dampak ekonomi, sosial, dan/atau strategis. Pasal 4 (1) Penyelenggaraan Investasi Pembangunan dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum sebagai berikut: a. memprioritaskan proyek yang memiliki nilai dan dampak strategis bagr nasional dan searah dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah nasional; keterlibatan investasi swasta dan c. d. e. t. b' h. (2t b SK No 154939A pembiayaan jangka panjang; c. menyediakan ...
:rlstf'I{Il UBLIK IN
NESIA Dukungan Pemerintah secara selektif, terukur, serta efisien dan efektif; dan d. memperhatikan keseimbangan antara kelayakan finansial, manfaat pembangunan, dan kesinambungan fiskal. (21 Kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Pasal 5 (1) Penyelenggaraan Investasi Pembangunan dilaksanakan melalui: a. kerja sama pemerintah dengan badan usaha; b. penugasan khusus kepada BUMN dan/ atau Anak Usaha BUMN; atau c. skema lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Investasi Pembangunan yang dilaksanakan melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui pemberian dukungan pendanaan, pembiayaan, dan/ atau penjaminan kepada badan usaha pelaksana kerja sama pemerintah dengan badan usaha. (3) Investasi Pembangunan yang dilaksanakan melalui penugasan khusus kepada BUMN dan/ atau Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui pemberian dukungan pendanaan, pembiayaan, dan/atau penjaminan kepada BUMN dan/atau Anak Usaha BUMN yang diberikan penugasan khusus. (4) Pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan penugasan khusus kepada BUMN dan/atau Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c SK No251355A BAB III ...
FRESIDEN REPUBLIK INDONESlA
BAB III KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI Bagian Kesatu Kelembagaan Pasal 6 (1) BPI Danantara berperan dalam penyelenggaraan Proyek Investasi Strategis melalui pelaksanaan Investasi Pembangunan. (21 Dalam rangka pelaksanaan Investasi Pembangunan, BPI Danantara dapat melakukan kegiatan meliputi: a. penyeleksian dan penyiapan proyek; pendanaan untuk penyediaan Instrumen Investasi Pembangunan; dan c. penyediaan penjaminan dalam bentuk surat dukungan lomfort lettel oleh BPI Danantara kepada Holding Investasi Pembangunan. (3) Peran BPI Danantara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan untuk: a. mendorong partisipasi sektor swasta pada Proyek Investasi Strategis; b. menyelaraskan kebijakan pemangku kepentingan dalam penyiapan dan pelaksanaan Proyek Investasi Strategis; dan c. mempercepat realisasi Proyek Investasi Strategis. (4) Penyelenggaraan Proyek Investasi Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ayat (21, dan ayat (3) dilaksanakan melalui Holding Investasi Pembangunan. b. Pasal 7 Dalam rangka mendukung Investasi Pembangunan dan/atau Proyek Investasi Strategis, sesuai kebutuhan, BPI Danantara dapat menyediakan tenaga ahli dan/atau konsultan profesional SK No 154941 A Bagran
f:TT*IFI{X K INDONESIA
Bagian Kedua Koordinasi Pasal 8 (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan Investasi Pembangunan dan penyelenggaraan Proyek Investasi Strategis, BPI Danantara berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, BUMN, serta BUMD sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. (21 Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka: a. pertukaran data, dokumen, dan informasi yang diperlukan; dan/ atau b. penyelarasan perencanaErn, kebijakan sektoral, produk hukum, dan program kerja yang relevan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BAB IV SUMBER PENDANAAN INSTRUMEN INVESTASI PEMBANGUNAN Pasal 9 (1) Instrumen Investasi dapat diberikan pendanaan dan/ atau pembiayaan yang berasal dari berbagai sumber pendanaan dan/ atau pembiayaan dalam atau luar negeri, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial. (21 Sumber pendanaan dan/ atau pembiayaan Instrumen Investasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berasal dari: a. ekuitas; b. pinjaman dan/ atau pembiayaan dalam bentuk mata uang apapun; c. filantropi, hibah, dan/ atau bantuan pendanaan sejenis; SK No251354A d. penerbitan ...
FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
penerbitan surat utang, obligasi, sekuritisasi, atau instrumen pasar modal; instrumen hibrida; ulang, restrukturisasi kewajiban keuangan, penjualan piutang, pengalihan atau novasi pinjaman, pembelian dan pengambilalihan pinjaman termasuk pinjaman bermasalah; g. investasi swasta, lembaga keuangan, dan/ atau investor institusional; dan / atau h. sumber pendanaan lainnya yang sah dan diperoleh melalui mekanisme yang lazim dalam praktik umum komersial, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam rangka memperoleh pendanaan dan/atau ayat (21, sebagaimana dimaksud pada dukungan penjaminan dapat diberikan melalui: a. penjaminan dalam bentuk surat dukungan (comfort letter) oleh BPI Danantara kepada Holding Investasi Pembangunan; dan/ atau b. penjaminan dalam bentuk surat dukungan (mmfort Ietter) oleh Holding Investasi Pembangunan kepada BUMN atau Anak Usaha BUMN. (4) Holding Investasi Pembangunan dapat melakukan partisipasi modal dalam badan usaha di dalam negeri maupun luar negeri, baik melalui investasi secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka pendanaan dan/atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Instrumen Investasi Pembangunan dan perolehan pendanaan dan/ atau pembiayaan diatur dalam Peraturan BPI Danantara. d e f. BAB V ... SK No 154943 A
PRESIDEN REPUBLIK ]NDONESIA
BAB V TAHAPAN PEI{YELENGGARAAN INVESTASI PEMBANGUNAN Bagran Kesatu Umum Pasal 1O (1) Penyelenggaraan Investasi Pembangunan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: a. penyeleksianproyek; b. pelaksanaan kajian awal (pre-feasibilitg strtdgl; c. penetapan daftar Proyek Pembangunan; d. pelaksanaan studi kelayakan lfeasibilitg studgl; e. pengusulan Dukungan Pemerintah dalam hal diperlukan; dan f. penetapan sebagai Proyek Investasi Strategis. l2l BPI Danantara dalam pelaksanaan setiap tahapan Investasi Pembangunan memastikan prinsip akuntabilitas dengan adanya pemisahan fungsi penyiapan, penilaian, dan pengambilan keputusan secara fungsional. Bagian Kedua Penyeleksian Proyek Pasal 11 (l) Penilaian proyek dalam rangka penyelenggaraan Investasi Pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. nilai dan dampak strategis bagi perekonomian nasional; b. kelayakan ekonomi; dan c. kelayakan finansial. (2) Dalam ... SK No 154944A
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(2) Dalam hal proyek memiliki kelayakan ekonomi dan manfaat strategis yang tinggi namun belum layak secara finansial, Investasi Pembangunan dapat digunakan untuk: a. memperbaiki struktur pendanaan dan/ atau pembiayaan proyek; b. menurunkan profil risiko proyek; dan/ atau daya tarik proyek bagi investor dan/ atau pemberi pinjaman. Pasal 12 (1) BPI Danantara melakukan penyeleksian terhadap: a. Proyek Strategis Nasional yang tercantum dalam daftar Proyek Strategis Nasional yang akan dilaksanakan melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha, penugasan khusus kepada BUMN dan/atau Anak Usaha BUMN, atau skema lain; dan/atau b. proyek dan/ atau program yang diusulkan oleh PJP kepada BPI Danantara yang akan dilaksanakan melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha. (2) Penyeleksian terhadap proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kajian awal atau dokumen kajian lainnya yang memuat paling sedikit informasi mengenai kebutuhan proyek, perkiraan kelayakan, dan/atau potensi manfaat proyek. (3) Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan data dan informasi yang telah tersedia pada BUMN dan/atau Anak Usaha BUMN yang diberikan penugasan khusus, PJP, atau pelaksana proyek. (41 Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (21 bertujuan untuk menetapkan proyek dan/atau program terpilih (slnrtlist) untuk dilakukan kajian awal Qre- feasibilitg studgl. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme penyeleksian proyek diatur dalam Peraturan BPI Danantara. c SK No251379A Bagian
PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA 12 Bagian Ketiga Pelaksanaan Kajian Awal lPre-feasibilitg Studgl Pasal 13 Kajian awal Qre-feasibilitg study) terhadap proyek dan/atau program terpilih (slartlistl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) meliputi paling sedikit: a. aspek finansial; b. aspek hukum dan kepatuhan; c. aspek ekonomi; d. aspek teknis; e. aspek lingkungan dan sosial; dan f. aspek pengelolaan risiko. Bagran Keempat Penetapan Daftar Proyek Pembangunan Pasal 14 (1) Terhadap hasil kajian awal @re-feasibilitg studgl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan penilaian berdasarkan kriteria paling sedikit: a. kelayakan ekonomi namun belum layak secara finansial tanpa adanya Instrumen Investasi Pembangunan dan/atau Dukungan Pemerintah; b. kelayakan pada aspek teknis, hukum, Iingkungan, dan sosial, atau memiliki rencana penyiapan dan pemenuhan prasyarat pada aspek dimaksud; c. kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional; d. kesesuaian dengan agenda pertumbuhan ekonomi dan/atau industrialisasi, termasuk penciptaan nilai tambah dan daya saing; e. kesesuaian dengan perencanaan pembangunan dan kebijakan sektoral serta kewilayahan yang relevan; dan SK No 154946A f. keselarasan ...
PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA r3 f. keselarasan dengan rencana dan kebijakan BPI Danantara. (21 BPI Danantara menetapkan proyek dan/atau program yEuirg memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Proyek Pembangunan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme penetapan proyek dan/ atau program yang memenuhi kriteria sebagai Proyek Pembangunan diatur dalam Peraturan BPI Danantara. Bagran Kelima Pelaksanaan Studi Kelayakan (Feasibilitg Studgl Pasal 15 (l) Terhadap Proyek Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal L4 ayat (2), dilakukan penyusunan studi kelayakan (feasibilitg studgl. (21 Penyusunan studi kelayakan (feasibilitg studgl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi: a. skema transaksi, ketentuan komersial, dan kerangka kontraktual; b. kajian atas kemungkinan atau penerbitan peraturan perundang-undangan; c. bentuk pengembalian investasi proyek; d. Instrumen Investasi Pembangunan yang dapat disediakan; e. kajian sehubungan dengan penugasan BUMN dan/atau Anak Usaha BUMN dalam hal dipandang perlu; f. rencana realisasi investasi mencakup strategi pelaksanaan investasi, pengelolaan selama masa investasi, serta rencana pelepasan atau pengakhiran investasi (exit strateggl; g. kesiapan proyek untuk ditawarkan kepada Sponsor; SK No 154951A h. pemutakhiran ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
h. pemutakhiran kajian awal @re-feasibilitg studg), termasuk perincian atas kajian finansial, kajian hukum dan kepatuhan, kajian ekonomi, kajian teknis, kajian pengelolaan risiko, dan kajian lingkungan dan sosial dalam hal dipandang perlu; dan/atau i. kebutuhan Dukungan Pemerintah jika diperlukan. (3) Dalam hal berdasarkan hasil studi kelayakan (feasibilitg sudy) dibutuhkan adanya Dukungan Pemerintah, BPI Danantara mengusulkan bentuk Dukungan Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam rangka penJrusunan studi kelayakan (feasibilitg studg) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penjajakan pasar (market sounding) kepada calon Sponsor dan/ atau lembaga pembiayaan. (5) Penjajakan pasar (marleet sounding) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk memperoleh masukan atas struktur transaksi, minat pasar, alokasi risiko, ketentuan komersial, serta indikasi skema pembiay€ran. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan studi kelayakan (feasibility study) diatur dalam Peraturan BPI Danantara. Bagan Keenam Penetapan sebagai Proyek Investasi Strategis Pasal 16 (l) BPI Danantara melakukan koordinasi atas rencana ketersediaan Dukungan Pemerintah apabila diperlukan berdasarkan hasil studi kelayakan (feasibilitg sudg) dan/atau penugasan kepada BUMN dan/ atau Anak Usaha BUMN. l2l Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPI Danantara menetapkan Proyek Pembangunan dapat dilanjutkan ke tahap penyiapan penawaran proyek dan pemilihan Sponsor. (3) Proyek Pembangunan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh BPI Danantara sebagai Proyek Investasi Strategis. (4) Proyek ... SK No 154952A
PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA
(41 Proyek Investasi Strategis yang belum memiliki status sebagai Proyek Strategis Nasional dapat diusulkan oleh BPI Danantara kepada Pemerintah untuk ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pembiayaan kembali, restrukturisasi, atau perubahan struktur pembiayaan Proyek Investasi Strategis dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian atau dokumen lainnya yang telah disusun sebagai pertimbangan dalam penetapan sebagai Proyek Investasi Strategis. BAB VI PEI,AKSANAAN PROYEK INVESTASI STRATEGIS Pasal 17 Setelah ditetapkan sebagai Proyek Investasi Strategis sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3), maka: a. PJP melaksanakan tahapan transaksi kerja sama pemerintah dengan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. BUMN dan/atau Anak Usaha BUMN yang diberikan penugasan khusus melaksanakan penugasan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; atau c. pelaksana proyek melaksanakan Proyek Investasi Strategis sesuai skema yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 18 (1) Dalam mengimplementasikan proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Holding Investasi Pembangunan dapat membentuk SPV. l2l SPV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berperan sebagai mitra pendamping(standbg partnet) bagi Sponsor dalam badan usaha penyelenggara Proyek Investasi Strategis untuk mendukung pengelolaan risiko, menjaga stabilitas struktur investasi, dan memfasilitasi penyesuaian struktur sesuai dengan (sl Holding... SK No250080A kebutuhan Proyek Investasi Strategis.
PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA
(3) Holding Investasi Pembangunan dapat melakukan tindakan tertentu sesuai dengan terhadap SPV sebagai mitra pendampinglstandbg partner) sebagaimana dimaksud pada ayat 121, termasuk penyediaan dukungan permodalan dan/atau pembiayaan serta penyesuaian porsi partisipasi investasi berdasarkan kondisi Proyek Investasi Strategis. (41 Dalam hal Proyek Investasi Strategis dilaksanakan melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha, ketersediaan mitra pendamptng (standbg partrel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam dokumen penawaran Proyek Investasi Strategis yang ditetapkan oleh PJP. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mitra pendamping (standbg partner) diatur dalam Peraturan BPI Danantara. BAB VII DUKUNGAN PEMERINTAH Pasal 19 (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Proyek Investasi Strategis untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah dapat memberikan Dukungan Pemerintah. (21 Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. dukungan fiskal; dan b. dukungan non fiskal. (3) Pemberian Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan keberlanjutan fiskal. (4) Dalam hal Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menimbulkan dampak terhadap keuangan negara, dapat dilakukan reviu terlebih dahulu oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasional. BAB VIII ... SK No 154954A
PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA
BAB VIII PENINGKATAN KELAYAKAN KREDIT Pasal 20 (l) Holding Investasi Pembangunan dapat memberikan penjaminan dalam bentuk surat dukungan (amfort letterl terhadap kewajiban BUMN dan/atau Anak Usaha BUMN dalam rangka penyelenggaraan Proyek Investasi Strategis sesuai dengan ketentuan peraturan undangan. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penjaminan dalam bentuk surat dukungan (amfort lefiet) diatur dalam Peraturan BPI Danantara. BAB IX TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO, DAN KEPATUHAN Pasal 21 (1) Penyelenggaraan Investasi Pembangunan dilaksanakan berdasarkan standar tata kelola yang baik (good gouemancel. (21 Setiap keputusan Investasi Pembangunan didukung oleh pelaksanaan kajian yang memadai dan dokumentasi keputusan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden ini. Pasal22 (1) Penyelenggaraan Investasi Pembangunan dilaksanakan berdasarkan kerangka manajemen risiko yang terintegrasi. (21 Kerangka manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup pengelolaan: a. risiko proyek; b. risiko finansial; c. risiko fiskal; SK No 154955 A d. risiko
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
d. risiko hukum; dan e. risiko kontinjensi. (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat dilaksanakan menggunakan parameter kelayalan investasi, termasuk parameter biaya modal dan struktur pembiayaan sesuai dengan karakteristik Proyek Investasi Strategis. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai kerangka manajemen risiko diatur dalam Peraturan BPI Danantara. Pasal 23 Pemberian penjaminan dalam bentuk surat dukungan (amfort Letter) sebagatmana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) yang menimbulkan kewajiban kontinjen lcontingent liabilitiesl, diberikan dengan ketentuan: a. sesuai ruang lingkup, jangka waktu, dan/ atau nilai yang secara tegas dinyatakan; dan b. tidak prinsip pengelolaan risiko yang optimal. Pasal24 (1) Pengelolaan dana Investasi Pembangunan dilaksanakan dengan prinsip pemisahan (ring-fenced pockets) sesuai dengan kategori portofolio dan tujuan investasi. (21 Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan melalui: a. pemisahan pencatatan dan pembukuan; b. pemisahan pelaporan kinerja dan risiko; dan c. pemisahan risiko. dan pengukuran eksposur (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan dana Investasi Pembangunan diatur dalam Peraturan BPI Danantara. SK No 154956 A BAB X...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -t9- BAB X PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN Pasal 25 Dalam hal terdapat permasalahan dan/ atau hambatan dalam penyelenggaraan Proyek Investasi Strategis, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, BPI Danantara, BUMN, BUMD, dan pihak terkait lainnya melakukan penyelesaian secara terkoordinasi dengan mengutamakan keberlanjutan proyek. BAB xI PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 26 (1) BPI Danantara menyusun dan menyampaikan laporan berkala kepada Presiden mengenai penyelenggaraan Investasi Pembangunan. l2l Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. realisasi dan perkembangan Investasi Pembangunan b. penggunaan dan efektivitas Dukungan Pemerintah dalam penyelenggaraan Proyek Investasi Strategis; dan c. ringkasan pengelolaan risiko dan kinerja portofolio Investasi Pembangunan. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal SK No 154957 A Agar
PRESIDEN BLIK INDONES
Agar setiap penempatannya Indonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Presiden ini dengan dalam Lembaran Negara Republik Ditetapkan di Jakarta padatanggal lLMei2026 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta padatanggal LtMei2026 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 50 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARI.AT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan dan Hukum, ttd ttd SK No250108A Djaman
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
PRESIDEN REPIIELIT INT'ONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2026 TENTANG PET.IYELENGGARAAN INVESTASI PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dan kebijakan pembangunan nasional memerlukan percepatan proyek-proyek nasional dan/ atau strategis yang memiliki peran penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan daya saing nasional; proyek-proyek nasional dan/atau strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf a memerlukan keterlibatan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta melalui mobilisasi pendanaan jangka panjang, keahlian, teknologi, serta praktik tata kelola yang andal; c. bahwa proyek-proyek nasional dan/ atau proyek strategis yang secara ekonomi dan strategis penting bagr pertumbuhan ekonomi, namun belum sepenuhnya layak secara linansial berdasarkan mekanisme pasar komersial, diperlukan peran BPI Danantara sebagai katalis investasi swasta untuk memperkuat struktur pendanaan proyek serta memperbaiki profil risiko proyek secara terukur yang dilengkapi dengan Dukungan Pemerintah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
...
Mengingat
