Pasal 7

(1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan perkotaan nasional yang

kompak berbasis mitigasi dan adaptasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

• pengendalian perkembangan kawasan perkotaan nasional yang menjalar (urban sprawl); dan

• pengendalian perkembangan kawasan perkotaan nasional di kawasan rawan bencana.

(2) Strategi untuk pengendalian perkembangan kawasan perkotaan

nasional yang menjalar (urban sprawl) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

• mengendalikan perkembangan kawasan permukiman, perdagangan, jasa, dan/atau industri di kawasan perkotaan nasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan

• mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan nasional yang berdekatan dengan kawasan lindung.

(3) Strategi untuk pengendalian perkembangan kawasan perkotaan

nasional di kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

• menetapkan zona-zona rawan bencana beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana di kawasan perkotaan nasional;

• mengendalikan perkembangan kawasan budi daya terbangun di kawasan perkotaan nasional yang berpotensi terjadinya bencana;

• mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan yang berfungsi sebagai lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan

• membangun sarana pemantauan bencana.