Pasal 4

Pemberian Tunjangan Penyuluh Hukum bagi Pegawai Negeri

Sipil yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bagi Pegawai

Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintah daerah dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.