Pasal 4

RIPPP dilaksanakan dengan strategi operasionalisasi:

• percepatan pembangunan Papua berbasis sosial budaya, wilayah adat, zotta ekologis dalam rangka pembangunan berkelanjutan, dan mengutamakan OAP;

• percepatan pembangunan Papua berbasis distrik dan kampung di wilayah terpencil, wilayah tertinggal, wilayah pedalaman, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan negara, dan pegunungan yang sulit dijangkau;

• penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, dan partisipatif yang didukung oleh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan kebijakan yang berbasis data dan informasi;

• pelaksanaan dialog dengan semua komponen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga penyelenggara pemerintahan daerah;

• pemberdayaan dan pelibatan aktif masyarakat dan MRP dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

• pemberdayaan. . .

SK No 145538 A

PRESIDEN

• pemberdayaan pengusaha lokal dengan memprioritaskan pengusaha OAP;
• pendampingan dan peningkatan kompetensi aparatur sipil negara di wilayah Papua;
• penguatan kerja sama dengan mitra pembangunan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, wirausaha sosial, filantropi, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya;
• penguatan kerja sama antarpemangku kepentingan dalam menciptakan wilayah Papua yang aman, stabil, d" damai;
• peningkatan koordina kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan di wilayah Papua; dan
• pengelolaan komunikasi publik dan diplomasi yang terpadu dan terintegrasi.