Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15, Deputi Bidang Badan Usaha Milik Negara

Pemberdayaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, kinerja, restrukturisasi dan privatisasi, perencanaan serta pelaksanaan program strategis pemerintah, penyertaan modal negara, dan penugasan pemerintah pada badan usaha milik negara sektor pemberdayaan pembangunan;

• koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, kinerja, restrukturisasi dan privatisasi, perencanaan serta pelaksanaan program strategis pemerintah, penyertaan modal negara, dan penugasan pemerintah pada badan usaha milik negara sektor pemberdayaan pembangunan;

• pelaksanaan . . .

SK No 247221A

FRESIDEN

• pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, kinerja, restrukturisasi dan privatisasi, perencanEran serta pelaksanaan program strategis pemerintah, penyertaan modal negara, dan penugasan pemerintah pada badan usaha milik negara sektor pemberdayaan pembangunan;
• pelaksanaan administrasi Deputi; dan yang diberikan oleh Menteri. e. pelaksanaan fungsi lain

Bagran Kelima Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan