Pasal 7

Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:

• SekretariatJenderal;
• Direktorat Jenderal Tata Ruang;
• Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang;
• Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah;
• Direktorat Jenderal Penataan Agraria;
• Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan;
• Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang;
• Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;
• Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
• InspektoratJenderal;
• Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat;
• Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi;
• Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah;
• Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan; dan
• Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi.

Bagran Kedua Sekretariat Jenderal