Pasal 3

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 tidak diberikan kepada:

• Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal

Dewan Perwakilan Daerah yang tidak mempunyai

jabatan tertentu;

• Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal

Dewan Perwakilan Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;

• Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal

Dewan Perwakilan Daerah yang diberhentikan

dari jabatan organiknya dengan diberikan uang

tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai;

• Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah yang menjalani cuti di

luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;

dan/atau

• Pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun

2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di

Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan

Daerah yang tidak diberikan tunjangan kinerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan

Daerah.

www.peraturan.go.id

2020, No. 24 -5-