Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29, Badan Pembinaan Hukum Nasional

menyelenggarakan fungsi:

• pen5rusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pembinaan hukum nasional, pemantauan dan peninjauan Undang-Undang, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, pembinaan literasi hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, penyuluhan hukum, dan bantuan hukum, serta pembinaan penyuluh hukum dan analis hukum;
• pelaksanaan pemantauan dan peninjauan Undang- Undang, analisis dan evaluasi peraturan perundang- undangan, pen5ruluhan dan bantuan hukum, pembinaan literasi hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, dan pembinaan penyuluh hukum dan analis hukum;
• pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, penyuluhan dan bantuan hukum, pembinaan literasi hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, dan pembinaan penyuluh hukum dan analis hukum;
• pelaksanaan administrasi badan; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.