Pasal 8

(1) Dalam hal persetujuan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur

negara dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (1) belum dapat diberikan karena kelas

www.djpp.kemenkumham.go.id

2015, No.302 -6-

jabatan yang baru masih dalam proses pengusulan

dan/atau evaluasi jabatan maka besaran tunjangan

kinerja yang dibayarkan adalah sebesar tunjangan kinerja

yang diterima oleh pegawai yang bersangkutan pada

organisasi kementerian/lembaga yang lama.

(2) Dalam hal kelas jabatan pegawai yang bersangkutan pada

Kementerian Ketenagakerjaan lebih rendah dari kelas

jabatan sebelumnya maka pegawai yang bersangkutan

diberikan tunjangan kinerja sebesar tunjangan kinerja

pada kelas jabatan terhitung mulai kelas jabatan

ditetapkan.

(3) Dalam hal kelas jabatan pegawai yang bersangkutan pada

Kementerian Ketenagakerjaan lebih tinggi dari kelas

jabatan sebelumnya maka pegawai yang bersangkutan

akan menerima selisih tunjangan kinerja.