Pasal 7

(1) Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional menetapkan

kelas jabatan pada setiap jabatan di lingkungan Badan

Tenaga Nuklir Nasional sesuai dengan persetujuan

dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur

negara dan reformasi birokrasi.

(2) Perubahan kelas jabatan pada setiap jabatan di

lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional ditetapkan

oleh Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional setelah mendapat persetujuan dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(3) Dalam hal perubahan kelas jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan perubahan alokasi anggaran, penetapan perubahan kelas jabatan

dilakukan oleh Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional,

setelah mendapat persetujuan dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan.