Pasal 8

(1) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan

kelas jabatan pada setiap jabatan di lingkungan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai

dengan persetujuan dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi

birokrasi.

(2) Perubahan kelas jabatan pada setiap jabatan di

lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan dari menteri yang

www.peraturan.go.id

2018, No.254 -6-

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(3) Dalam hal perubahan kelas jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan penambahan

alokasi anggaran, penetapan perubahan kelas jabatan

dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan.