Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja Pegawai

di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 diatur

dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah

Konstitusi.