Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian

untuk menduduki jabatan pemerintahan.

1. Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah PNS dan

Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat

yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di

lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Mahkamah Konstitusi.

1. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada

jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi

birokrasi.