Pasal 2

(1) Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia, selain diberikan penghasilan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan setelah mempertimbangkan penilaian

reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan

capaian kinerja individu.