Pasal 10

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja di

lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan

Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban setelah berkoordinasi

dengan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

dan reformasi birokrasi, dan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan.

(2) Dalam hal Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan

Saksi dan Korban belum diangkat, aturan teknis

pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan

urusan bidang kesekretariatan negara.