Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES RENCANA TATA RUANG PULAU SUMATERA

Pasal 22

BAB 4 — STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalan nasional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a meliputi:

  • mengembangkan atau memantapkan jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, dan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sumatera, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sumatera, Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sumatera, dan jaringan jalan pengumpan Pulau Sumatera secara bertahap, untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Pulau Sumatera;
  • mengembangkan dan memantapkan jaringan jalan nasional untuk menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan dan/atau bandar udara;
  • mengembangkan dan memantapkan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnya untuk mendorong perekonomian;
  • mengembangkan dan/atau memantapkan jaringan jalan nasional dengan memperhatikan kawasan berfungsi lindung dan/atau penerapan prasarana dan sarana yang ramah lingkungan;
  • mengembangkan jaringan jalan nasional untuk meningkatkan aksesibilitas di kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil; dan

www.djpp.depkumham.go.id

27 2012, No.31

  • mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana.

(2) Pengembangan atau pemantapan jaringan jalan arteri primer, kolektor

primer, dan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sumatera, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sumatera, Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sumatera, dan jaringan jalan pengumpan Pulau Sumatera secara bertahap, untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Pulau Sumatera dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

  • pemantapan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sumatera yang menghubungkan Banda Aceh- Sigli-Bireuen-Lhokseumawe-Peureulak-Langsa-Simpang Pangkalan Susu-Tanjungpura-Binjai-Medan-Lubuk Pakam- Tebingtinggi-Indrapura-Kisaran-Rantau Prapat-Simpang Kota Pinang-Baganbatu-Dumai-Duri-Kandis-Pekanbaru-Simpang Lago- Sorek I-Simpang Japura-Sei Akar-Merlung-Jambi-Tempino- Bayunglencir-Sungai Lilin-Betung-Palembang-Simpang Indralaya- Kayu Agung-Pematang Panggang-Mesuji- Simpang Unit VII- Simpang Bujung Tenuk;
  • pemantapan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sumatera yang menghubungkan Simpang Bujung Tenuk-Mandala-Sukadana-Simpang Kemuning-Ketapang- Bakauheni;
  • pengembangan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sumatera yang menghubungkan:
  1. Banda Aceh-Seulimun; dan
  2. Siborongborong-Tarutung-Sipirok-Padang Sidempuan-Lubuk Sikaping-Bonjol-Bukittinggi-Padang Panjang-Ombilin-Solok- Sawahlunto-Muaro Kelaban (Simancung)-Dharmasraya- Muara Bungo-Bangko-Sarolangun-Lubuk Linggau-Lahat- Muara Enim-Baturaja-Martapura-Simpang IV-Bukit Kemuning-Kotabumi-Terbanggi Besar-Gunung Sugih- Simpang Tanjungkarang-Simpang Kalianda-Bakauheni.
  • pengembangan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sumatera yang menghubungkan:
  1. Seulimun-Jantho-Geumpang;
  2. Takengon-Blang Kejeren-Kutacane; dan
  3. Kotabuluh- Sidikalang-Tele-Dolok Sanggul-Siborongborong.

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.31 28

  • pengembangan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sumatera yang menghubungkan Geumpang-Pameu;
  • pengembangan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sumatera yang menghubungkan Dusun Alung-Simpang Duku-Padang;
  • pengembangan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sumatera yang menghubungkan:
  1. Banda Aceh-Meulaboh-Blang Pidie-Tapaktuan-Bakongan- Subulussalam-Barus-Sibolga-Natal-Simpang Balam-Air Balam-Ujung Gading-Tiku-Pariaman-Dusun Alung; dan
  2. Padang-Painan-Mukomuko-Ketahun-Batik Nau-Bengkulu- Manna-Bintuhan-Pugung Tampak-Simpang Gunung Kemala- Bengkunat-Sanggi-Wonosobo-Kota Agung-Rantau Tijang- Gedong Tataan-Bandar Lampung.
  • pemantapan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Pengumpan Pulau Sumatera yang menghubungkan Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sumatera, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sumatera, dan/atau Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sumatera meliputi jaringan jalan arteri primer:
  1. Sibolga-Tarutung-Balige-Pematang Siantar-Tebingtinggi;
  2. Ketahun-Batik Nau;
  3. Padang-Bukittinggi-Payakumbuh-Pangkalan-Tanjung Pauh;
  4. Payakumbuh-Bangkinang-Pekanbaru;
  5. Padang-Lubuk Selasih-Solok;
  6. Muara Bungo-Muara Tebo-Muara Bulian-Jambi;
  7. Jambi-Tanjung Duku;
  8. Bengkulu-Kepahiang-Curup-Tanjung Sanal-Lubuk Linggau;
  9. Muara Enim-Belimbing-Prabumulih-Palembang; dan
  10. Terbanggi Besar-Simpang Bujung Tenuk.
  • pemantapan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Pengumpan Pulau Sumatera yang menghubungkan jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sumatera, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sumatera, dan/atau Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sumatera yang menghubungkan:
  1. Takengon-Bireuen;
  2. Singkil-Sidikalang-Kabanjahe-Medan;

www.djpp.depkumham.go.id

29 2012, No.31

  1. Merek-Tanjung Dolok;
  2. Batang Toru-Padang Sidempuan;
  3. Taluk Kuantan-Lipatkain-Pekanbaru;
  4. Pematang Rebo-Rengat-Rumbai Jaya-Kuala Enok;
  5. Sarolangun-Muaratembesi;
  6. Simpang Tuan-Kualatungkal;
  7. Manna-Simpang Pino-Pagar Alam-Lahat;
  8. Muara Beliti-Sekayu-Betung;
  9. Simpang Gunung Kemala-Liwa-Padang Tambak-Bukit Kemuning; dan
  10. Tegineneng-Metro-Sukadana.
  • pengembangan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpan Pulau Sumatera yang menghubungkan jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sumatera, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sumatera, dan/atau Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sumatera meliputi jaringan jalan nasional:
  1. Kruengraya-Tibeuk;
  2. Simpang Peut-Jeuram-Beutong Ateuh-Takengon;
  3. Ulele-Banda Aceh;
  4. Natal-Bantahan-Tiku;
  5. Simpang Pal XI-Aek Godang-Kotapinang;
  6. Lubuk Alung-Sicincin;
  7. Tepan-Sungai Penuh-Bangko;
  8. Pasir Pangarayan-Tandun-Rantau Berangin;
  9. Mengkapan-Siak Sri Indrapura-Simpang Batu Km. 11- Perawang-Sikijangmati;
  10. Rumbai Jaya-Tembilahan;
  11. Simpang Niam-Merlung;
  12. Tanjung Duku-Muara Sabak; dan
  13. Palembang-Tanjung Api-api.

(3) Pengembangan dan pemantapan jaringan jalan nasional untuk

menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan dan/atau bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:

  • jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Lhokseumawe dengan Pelabuhan Lhokseumawe (Krueng Geukeuh);

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.31 30

  • jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro) dengan Bandar Udara Kuala Namu dan Pelabuhan Belawan;
  • jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Batam dengan Bandar Udara Hang Nadim dan Pelabuhan Batam;
  • jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Padang dengan Bandar Udara Minangkabau dan Pelabuhan Teluk Bayur;
  • jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Dumai dengan Bandar Udara Pinang Kampai dan Pelabuhan Dumai;
  • jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Pekanbaru dengan Bandar Udara Sultan Syarief Kasim II;
  • jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKN Pekanbaru dengan Pelabuhan Perawang;
  • jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Jambi dengan Bandar Udara Sultan Thaha;
  • jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKN Jambi dengan Pelabuhan Kuala Tungkal;
  • jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Palembang dengan Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II;
  • jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKN Palembang dengan Pelabuhan Tanjung Api-api dalam satu sistem dengan Pelabuhan Palembang;
  • jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Bandar Lampung dengan Bandar Udara Radin Inten II dan Pelabuhan Panjang;
  • jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Banda Aceh dengan Bandar Udara Sultan Iskandar Muda;
  • jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKW Sabang dengan Pelabuhan Sabang;
  • jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Meulaboh dengan Pelabuhan Meulaboh;
  • jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Kisaran dengan Pelabuhan Tanjung Balai Asahan;
  • jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Sibolga dengan Pelabuhan Sibolga;
  • jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Rengat dengan Pelabuhan Kuala Enok dan jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKW Rengat dengan Pelabuhan Tembilahan;

www.djpp.depkumham.go.id

31 2012, No.31

  • jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Tanjung Pinang dengan Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah (Kijang) dan Pelabuhan Tanjung Pinang;
  • jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKW Dabo-Singkep dengan Pelabuhan Dabo-Singkep;
  • jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Tanjung Balai Karimun dengan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun;
  • jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKSN Ranai dengan Bandar Udara Ranai dan Pelabuhan Ranai;
  • jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Bengkulu dengan Pelabuhan Pulau Baai dan jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Bengkulu dengan Bandar Udara Fatmawati;
  • jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Tanjungpandan dengan Bandar Udara H.AS. Hanandjoeddin dan Pelabuhan Tanjungpandan;
  • jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Pangkal Pinang dengan Bandar Udara Depati Amir; dan
  • jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKW Tebing Tinggi dengan Pelabuhan Kuala Tanjung.

(4) Pengembangan dan pemantapan jaringan jalan nasional yang terpadu

dengan jaringan transportasi lainnya untuk mendorong perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jaringan jalan nasional di Pulau Sumatera yang terpadu dengan:

  • Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Timur Pulau Sumatera Bagian Utara, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Tengah Pulau Sumatera Bagian Selatan, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sumatera Bagian Utara;
  • jaringan penyeberangan sabuk selatan, sabuk utara, sabuk tengah, dan jaringan penyeberangan penghubung sabuk;
  • Pelabuhan Sabang, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Sibolga, Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Batam, Pelabuhan Tanjung Api-api dalam satu sistem dengan Pelabuhan Palembang, dan Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Lhokseumawe (Krueng Geukeuh), Pelabuhan Meulaboh, Pelabuhan Tanjung Balai Asahan, Pelabuhan Perawang, Pelabuhan Sungai Pakning, Pelabuhan Kuala Enok, Pelabuhan Tanjung Kedabu, Pelabuhan Buatan, Pelabuhan Pulau Kijang, Pelabuhan Tembilahan, Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Pelabuhan Tanjung Pinang,

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.31 32

Pelabuhan Pulau Sambu, Pelabuhan Dabo-Singkep, Pelabuhan Ranai, Pelabuhan Moro Sulit, Pelabuhan Kuala Tungkal, Pelabuhan Tanjung Pandan, Pelabuhan Pulau Baai, Pelabuhan Muara Sabak, dan Pelabuhan Kuala Tanjung; dan

  • Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Bandar Udara Kuala Namu, Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, Bandar Udara Hang Nadim, Bandar Udara Ranai, Bandar Udara Minangkabau, Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II, Bandar Udara Radin Inten II, Bandar Udara H. AS. Hanandjoeddin, dan Bandar Udara Depati Amir.

(5) Pengembangan dan/atau pemantapan jaringan jalan nasional dengan

memperhatikan kawasan berfungsi lindung dan/atau penerapan prasarana dan sarana yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan pada jaringan jalan nasional Seulimun-Jantho-Geumpang, Jantho-Pekanbaru, Takengon-Blang Kejeren-Kutacane, Padang Sidempuan-Pasir Pangarayan, Medan- Kabanjahe-Sibolangit, Simangambat-Ujungbatu, Muarasipongi- Lubuksikaping-Bukittinggi, Sijunjung-Takung, Padang-Solok- Sawahlunto, Tepan-Sungai Penuh-Bangko, Simpang Gunung Kemala- Liwa-Padang Tambak-Bukit Kemuning, dan Bengkunat-Sanggi- Wonosobo-Kota Agung.

(6) Pengembangan jaringan jalan nasional untuk meningkatkan

aksesibilitas di kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan pada:

  • jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan:
  1. Batam-Timbesi-Tanjung Berikat, Batam-Timbesi-Tanjung Uncang, Batam-Simpang Kabii-Pungur, Simpang Kabii- Nongsa, dan Batam-Sekupang di Pulau Batam; dan
  2. Tanjung Pinang-Simpang Gesek dan Tanjung Pinang-Kijang di Pulau Bintan.
  • jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan:
  1. Sabang-Balohan di Pulau Weh;
  2. Tanjung Dalam-Lahusa-Gunung Sitoli di Pulau Nias;
  3. Pasir Panjang-Simpang Jalutong-Tanjung Balai di Pulau Karimun Besar;
  4. Tanjung Berikat-Galang Baru di Pulau Batam-Pulau Rempang-Pulau Galang;
  5. Tanjung Buton-Ranai-Selat Lampa di Pulau Natuna;

www.djpp.depkumham.go.id

33 2012, No.31

  1. Tanjung Gudang-Sungailiat-Pangkal Pinang dan Muntok- Pangkal Pinang-Toboali-Sadal di Pulau Bangka; dan
  2. Tanjungpandan-Manggar dan Tanjung Ru-Tanjungpandan - Tanjung Tinggi di Pulau Belitung.
  • jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan:
  1. Sabang-Keuneuke di Pulau Weh;
  2. lingkar Pulau Simeulue;
  3. Gunung Sitoli-Tanjung Dalam di Pulau Nias;
  4. Mara-Toapejat di Kepulauan Mentawai;
  5. Tanjung Berikat-Galang Baru di Pulau Batam-Pulau Rempang-Pulau Galang;
  6. Sei Tenan-Tanjung Buton di Pulau Daik;
  7. Sei Buluh-Dabo di Pulau Singkep; dan
  8. lingkar Pulau Enggano.

(7) Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan dengan

memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan pada:

  • jaringan jalan bebas hambatan antarkota yang menghubungkan:
  1. Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi;
  2. Tebing Tinggi-Kisaran;
  3. Pekanbaru-Dumai;
  4. Bukittinggi-Padang;
  5. Terbanggi Besar-Pematang Panggang;
  6. Bakauheni-Terbanggi Besar;
  7. Pematang Panggang-Kayuagung-Simpang Indralaya;
  8. Rantau Prapat-Kisaran;
  9. Duri-Dumai;
  10. Dumai-Simpang Sigambal-Rantau Prapat;
  11. Indralaya-Betung (Simpang Sekayu)-Tempino-Jambi;
  12. Pekanbaru-Bangkinang-Payakumbuh-Bukittinggi;
  13. Jambi-Rengat;
  14. Rengat-Pekanbaru;
  15. Binjai-Langsa;

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.31 34

  1. Langsa-Lhokseumawe;
  2. Sigli-Banda Aceh;
  3. Palembang-Muara Enim;
  4. Muara Enim-Lahat-Lubuk Linggau;
  5. Lhokseumawe-Sigli;
  6. Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu;
  7. Tebing Tinggi-Pematang Siantar-Parapat-Tarutung-Sibolga;
  8. Jembatan Selat Sunda;
  9. Jembatan Pulau Batam-Pulau Bintan; dan
  10. Tebing Tinggi-Kuala Tanjung.
  • jaringan jalan bebas hambatan dalam kota meliputi:
  1. Balmera (Belawan-Medan-Tanjung Morawa);
  2. Binjai-Medan;
  3. Palembang-Indralaya; dan
  4. Batu Ampar-Muka Kuning-Bandara Hang Nadim.

(8) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalan nasional di Pulau

Sumatera secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

← Pasal 21 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 23 →