Pasal 9

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku,

seluruh Pegawai di Lingkungan Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional wajib

melaksanakan agenda reformasi birokrasi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dimonitor dan dievaluasi

secara berkala oleh Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi

Nasional, baik masing-masing maupun bersama-sama.