Pasal 3

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 tidak diberikan kepada:

• Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional yang tidak mempunyai

jabatan tertentu;

• Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional yang diberhentikan

untuk sementara atau dinonaktifkan;

• Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional yang diberhentikan dari

jabatan organiknya dengan diberikan uang

tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai;

dan

• Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional yang diberikan cuti di

luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas

untuk menjalani masa persiapan pensiun.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di

Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

yang tidak diberikan tunjangan kinerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.