Pasal 8

(1) Kelas jabatan pada setiap jabatan di lingkungan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi.

(2) Perubahan kelas jabatan yang mengakibatkan

perubahan anggaran pada setiap jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah

mendapat persetujuan dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi

birokrasi dan menteri yangmenyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan.