Pasal 3

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 tidak diberikan kepada:

• Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi yang tidak mempunyai jabatan

tertentu;

• Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi yang diberhentikan untuk

sementara atau dinonaktifkan;

• Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi yang diberhentikan dari jabatan

organiknya dengan diberikan uang tunggu dan

belum diberhentikan sebagai pegawai;

• Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi yang diberikan cuti di luar

tanggungan negara atau dalam bebas tugas

untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan

• Pegawai pada badan layanan umum yang telah

mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun

2012 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di

Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

www.peraturan.go.id

2017, No.271 -5-

Tertinggal, dan Transmigrasi yang tidak diberikan

tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.