Pasal 9

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku,

seluruh Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam

Negeri wajib melaksanakan agenda reformasi birokrasi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh Menteri Dalam Negeri dan Tim

Reformasi Birokrasi Nasional, baik masing-masing

maupun bersama-sama.