Pasal 7

(1) Kelas jabatan pada setiap jabatan di lingkungan Badan

Kepegawaian Negara sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, ditetapkan oleh Kepala Badan

Kepegawaian Negara.

(2) Perubahan kelas jabatan yang mengakibatkan perubahan

anggaran pada setiap jabatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat

persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

dan reformasi birokrasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan.

www.peraturan.go.id

2017, No.267