Pasal 9

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku,

seluruh Pegawai di Lingkungan Kementerian

Perdagangan wajib melaksanakan agenda reformasi

birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh Menteri Perdagangan dan Tim

Reformasi Birokrasi Nasional, baik masing-masing

maupun bersama-sama.