Pasal 3

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

tidak diberikan kepada:

• Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman yang tidak mempunyai jabatan

tertentu;

• Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman yang diberhentikan untuk sementara

atau dinonaktifkan;

• Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal

Ombudsman yang diberhentikan dari jabatan

organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai; dan

• Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal

Ombudsman yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani

www.peraturan.go.id

2017, No.265 -4-

masa persiapan pensiun;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di Lingkungan

Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia

yang tidak diberikan tunjangan kinerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.