Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 211050 A

PRESIDEN

REFUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WTDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2024

MENTERI SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 221

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Bidang Perundang-undangan Administrasi H

Djaman

SK No 211407 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 120 TAHUN 2024

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA

MEDIASI SENGKETA HAK ASASI MANUSIA

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

PENATA MEDIASI SENGKETA HAK ASASI MANUSIA

BESARAN NO JABATAN FUNGSIONAL TUNJANGAN

Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian 1 Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia Rp1.38O.OOO,OO Ahli Madya 2 Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia Rp1.1O0.000,00 Ahli Muda 3 Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia Rp54O.OO0,00 Ahli Pertama

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Perundang-undangan Hukum,

Djaman

SK No 211408 A