Pasal 8

(1) Menteri Perhubungan menetapkan kelas jabatan pada

setiap jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai dengan persetujuan dari menteri

www.peraturan.go.id

2018, No. 213 -6-

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(2) Perubahan kelas jabatan pada setiap jabatan di

Lingkungan Kementerian Perhubungan ditetapkan

oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat

persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(3) Dalam hal perubahan kelas jabatan mengakibatkan

penambahan pagu anggaran instansi, persetujuan dari

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang pendayagunaan aparatur negara dan

reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diberikan setelah berkoordinasi dengan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.