Pasal 8

(1) Kelas jabatan pada setiap jabatan di lingkungan

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

www.peraturan.go.id

2017, No.261 -6-

Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang

Politik, Hukum, dan Keamanan.

(2) Perubahan kelas jabatan yang mengakibatkan perubahan

anggaran pada setiap jabatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

dan reformasi birokrasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan.