Pasal 9

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh Pegawai di

lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial wajib melaksanakan agenda reformasi birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.239 5

(2) Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.