Pasal 74

(1) Dalam pelaksanaan pengelolaan dana dan pembagian manfaat dari pelaksanaan Perdagangan Karbon, Pembayaran Berbasis Kinerja, dan Pungutan Atas Karbon dapat dilakukan melalui lembaga yang mengelola dana lingkungan hidup atau lembaga yang ditunjuk.

(2) Jenis penerimaan negara dari Pungutan Atas Karbon melalui penerimaan negara bukan pajak yang dikelola oleh lembaga yang mengelola dana lingkungan hidup atau lembaga yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal terdapat kebutuhan penyesuaian pengelolaan dan penggunaan dana yang dilakukan melalui lembaga yang mengelola dana lingkungan hidup, penyesuaian tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• [[PERPRES_110_2025_BAB_2|BAB II - Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon]]

• [[PERPRES_110_2025_BAB_4|BAB IV - Peran Serta Pelaku Usaha dan Masyarakat]]

• UU_32_2009 (Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

• Persetujuan Paris (Paris Agreement - UNFCCC)

• Peraturan terkait Pajak Karbon

• Instrumen NEK: Instrumen Nilai Ekonomi Karbon untuk mendukung pencapaian target NDC

• Perdagangan Karbon: Mekanisme perdagangan melalui Bursa Karbon atau perdagangan langsung

• Offset Emisi GRK: Kompensasi emisi melalui pengurangan emisi di tempat lain

• Kuota Emisi GRK: Batas emisi yang dialokasikan kepada Instalasi yang Diatur

• SRUK: Sistem Registri Unit Karbon berbasis desentralisasi

• Corresponding Adjustment: Penyesuaian yang diperlukan sesuai ketentuan UNFCCC

• Pembayaran Berbasis Kinerja: Pembayaran berdasarkan capaian Aksi Mitigasi/Adaptasi

• Pungutan Atas Karbon: Pungutan perpajakan berdasarkan kandungan/emisi karbon