Pasal 16

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Aceh dengan lembaga atau badan di luar negeri, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam naskah kerja sama. (2) Menteri dapat memfasilitasi penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).