Pasal 12

(1) Pimpinan Instansi yang bersangkutan dapat melakukan perubahan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan I untuk memenuhi kebutuhan rumah jabatan dengan ketentuan harus secara teknis memenuhi syarat sebagai rumah jabatan berdasarkan tipe dan kelas Rumah Negara, serta tersedia rumah pengganti. (2) Penetapan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan Instansi yang bersangkutan. (3) Keputusan Penetapan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan

kepada Menteri dan Menteri Keuangan.