Pasal 3

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

tidak diberikan kepada:

tidak mempunyai jabatan tertentu;

diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;

diberhentikan dari jabatan organiknya dengan

diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan

sebagai pegawai;

diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi

lain di luar lingkungan Kementerian Pariwisata; dan

diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam

bebas tugas untuk menjalani masa persiapan

pensiun.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di Lingkungan

Kementerian Pariwisata yang tidak diberikan tunjangan

kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

www.peraturan.go.id

2016, No.290 -4-

← Pasal 2 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 4 →