Pasal 9

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku,

seluruh Pegawai di Lingkungan Kementerian

Pertahanan wajib melaksanakan agenda reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan

www.peraturan.go.id

2018, No. 195 -7-

perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dimonitor dan dievaluasi

secara berkala oleh Menteri Pertahanan dan Tim

Reformasi Birokrasi Nasional, baik masing-masing

maupun bersama-sama.