Pasal 3

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang kesehatan menunjuk industri farmasi

sebagai pelaksana paten obat Favipiravir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) untuk dan atas nama

Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Industri farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melaksanakan tugas sebagai pelaksana paten obat Favipiravir secara terbatas, untuk memenuhi

kebutuhan dalam negeri, dan bersifat nonkomersial.

(3) Industri farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib memenuhi persyaratan:

• memiliki fasilitas dan mampu melaksanakan

paten;

• tidak mengalihkan pelaksanaan paten dimaksud

kepada pihak lain; dan

• memiliki cara produksi yang baik, peredaran, dan

pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.