PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2009

LEMBARAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.25,2012

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2009

TENTANG UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperkuat tugas dan fungsi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, dipandang perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2009

TENTANG UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN.

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan diubah sebagai berikut:

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.25 2

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah dan ditambah dua huruf baru yaitu huruf e dan f, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3

(1) UKP-PPP bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan

pengawasan dan pengendalian pembangunan sehingga mencapai sasaran pembangunan nasional dengan penyelesaian penuh.

(2) Prioritas pelaksanaan tugas UKP-PPP ditentukan dari waktu ke

waktu oleh Presiden, meliputi bidang:

• Peningkatan kapasitas dan efektivitas sistem logistik nasional;

• Peningkatan efektivitas dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan perbaikan pelayanan umum;

• Perbaikan iklim usaha dan investasi;

• Peningkatan kinerja dan akuntabilitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis;

• Peningkatan efektivitas penegakan hukum;

• Perwujudan pertumbuhan ekonomi ber-kelanjutan dan berkeadilan;

• Bidang lain yang ditentukan oleh Presiden.”

1. Ketentuan Pasal 4 huruf b, c dan d diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UKP-PPP menyelenggarakan fungsi:

• membantu Presiden dalam mengelola pelaksanaan sinkronisasi dan konsistensi perencanaan, pemantauan, pengendalian, pelancaran, dan percepatan program pembangunan;

• membantu Presiden dalam menetapkan unsur dan tata cara pengendalian pelaksanaan program Pemerintah, pembenahan sistem, pemantauan kemajuan, analisa kebijakan, dan mengusulkan langkah untuk memperlancar pelaksanaan program;

• menerima saran dan keluhan masyarakat serta melakukan pemantauan, analisa dan tindak lanjut terkait pelaksanaan program dan tugas Pemerintah dan membantu untuk mengatasinya;

www.djpp.depkumham.go.id

3 2012, No.25

• membantu Presiden dalam pengendalian 15 (lima belas) program prioritas unggulan:

1. pencegahan dan pemberantasan mafia hukum;
2. revitalisasi industri pertahanan;
3. penanggulangan terorisme;
4. peningkatan daya listrik dan jangkauannya;
5. peningkatan produksi dan ketahanan pangan;
6. revitalisasi industri pupuk dan industri gula;
7. penyempurnaan peraturan dan informasi pertanahan, sumber daya alam dan tata ruang;
8. pembangunan infrastruktur;
9. penyediaan dana penjamin untuk Kredit Usaha Kecil, Menengah dan Usaha Mikro;
10. peningkatan efektivitas skema pembiayaan dan peningkatan investasi;
11. penguatan kontribusi Indonesia dalam isu perubahan iklim global, lingkungan, dan upaya persiapannya;
12. reformasi kesehatan masyarakat;
13. penyelarasan program antara bidang pendidikan dan dunia kerja;
14. kesiapsiagaan upaya penanggulangan bencana; dan
15. peningkatan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

• fungsi lain yang ditugaskan Presiden.”

1. Ketentuan Pasal 5 huruf a diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 dan Pasal 4, UKP-PPP:

• melaksanakan koordinasi dengan Pimpinan Lembaga Negara, Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait;
• mendapatkan informasi dan dukungan teknis dari Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait.”

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.25 4

“Pasal 8

(1) Susunan organisasi UKP-PPP terdiri dari:

• Kepala;
• 6 (enam) Deputi; dan
• Tenaga Profesional.

(2) Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

yang terdiri dari asisten ahli, asisten, asisten muda dan tenaga terampil, dengan komposisi:

• Asisten ahli paling banyak 15 (lima belas) orang;
• Asisten paling banyak 30 (tiga puluh) orang;
• Asisten muda paling banyak 20 (dua puluh) orang;
• Tenaga terampil paling banyak 15 (lima belas) orang.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UKP-PPP

dapat membentuk tim khusus dan gugus tugas (task force) untuk penanganan masalah tertentu.” Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

*belum dalam bentuk lembaran lepas

www.djpp.depkumham.go.id