Pasal 19

(1) Susunan Komite Nasional Geopark Indonesia terdiri atas:

• Dewan Pengarah;

• Dewan Pakar; dan

• Tim Pelaksana.

(2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

Ketua merangkap anggota : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

Sekretaris merangkap : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Anggota Perencanaan Pembangunan Nasional

Wakil Ketua I merangkap : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Anggota Kebudayaan

Wakil Ketua II merangkap : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Anggota

Ketua Harian I Merangkap : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Anggota

Ketua Harian II Merangkap : Menteri Pariwisata Anggota

Anggota : 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

1. Menteri Luar Negeri;

2. Menteri Dalam Negeri;

3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

4. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

5. Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat;

6. Menteri Perhubungan;

7. Menteri Kelautan dan Perikanan;

8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

9. Sekretaris Kabinet;

10. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; dan

11. Kepala Badan Ekonomi Kreatif.

(3) Dewan Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas unsur akademisi, profesi, dan

peneliti yang terlibat dalam penetapan kebijakan dan pengembangan Geopark.

10 / 13

www.hukumonline.com/pusatdata

(4) Tim Pelaksana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah, dan Pemangku Kepentingan.

(5) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di dukung oleh Sekretariat yang secara ex-

officio dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

(6) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah Komite Nasional Geopark

Indonesia menetapkan lebih lanjut ketentuan mengenai:

• mekanisme dan tata kerja Dewan Pengarah;

• susunan keanggotaan, mekanisme, dan tata kerja Dewan Pakar;

• struktur organisasi, mekanisme, dan tata kerja Tim Pelaksana; dan

• struktur organisasi, mekanisme, dan tata kerja Sekretariat Tim Pelaksana.