Pasal 15

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum men5rusun dan

menyediakan RDTR sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (2), Pelaku Usaha mengajukan

permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya kepada Pemerintah Pusat melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Pemerintah Pusat memberikan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang.

(3) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) terdiri atas:

• rencana tata ruang wilayah nasional;
• rencana tata rrrang pulau/kepulauan;
• rencana tata rrrang kawasan strategis nasional;
• rencana tata rrrang wilayah provinsi; dan/atau
• rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.