Pasal 2

PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2005 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2005 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Dr. HAMID AWALUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 4

P E N J E L A S A N ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL I. UMUM UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang diundangkan pada tanggal 14 Januari 2004 merupakan salah satu tonggak perubahan yang mendasar dari suatu proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di INDONESIA. UNDANG-UNDANG ini disusun dengan tujuan untuk mewujudkan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah. Dalam UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2004 ini diatur keberadaan berbagai kelembagaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang salah satunya adalah pengadilan khusus hubungan industrial yang berada pada peradilan umum, yang selama ini tidak dikenal dalam sistem penyelesaian perselisihan perburuhan di INDONESIA. Oleh karena sistem yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2004 akan menggantikan sistem penyelesaian hubungan industrial yang telah dikenal di INDONESIA sejak tahun 1957 yaitu dengan diberlakukannya UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, maka perlu persiapan yang matang. Persiapan tersebut meliputi sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya. Apabila ...

Apabila UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2004 diberlakukan pada waktu yang telah ditentukan, sementara belum ada kesiapan dari institusi yang menangani penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka akan berdampak terganggunya suasana hubungan industrial yang dapat berdampak negatif bagi upaya pemulihan ekonomi INDONESIA. Hal ini dapat terjadi karena di satu pihak lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2004 belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya, namun di pihak lain ketentuan hukum yang selama ini dipakai sebagai dasar dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta, dicabut dengan UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2004. Sebagai akibatnya Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menyelesaikan perselisihan perburuhan dimaksud. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan setelah mempertimbangkan surat Ketua Mahkamah Agung kepada PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor KMA/674/XII/2004 tanggal 10 Desember 2004 perihal Penundaan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2004, maka Pemerintah berpendapat adanya kesamaan pemahaman dengan Mahkamah Agung untuk menangguhkan pemberlakuan UNDANG-UNDANG dimaksud. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dipandang perlu untuk MENETAPKAN penangguhan mulai berlakunya UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut selama 1 (satu) tahun, yang semula tanggal 14 Januari 2005 menjadi tanggal 14 Januari 2006. Karena perubahan masa berlaku suatu UNDANG-UNDANG harus diatur juga melalui UNDANG-UNDANG yang memerlukan waktu pembahasan cukup lama, sementara saat mulai berlakunya UNDANG-UNDANG tersebut, yaitu tanggal 14 Januari 2005 sudah semakin ...