Permen UMKM No. 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah - JDIH BPK

SM.1 SM.2 SAM.3 SM WAMEN

RANCANGAN PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH PADA KEMENTERIAN USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.
bahwa untuk mendukung pelaksanaan kebijakan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian bantuan pemerintah pada Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, diperlukan pengaturan mengenai ruang lingkup, sasaran penerima bantuan pemerintah, dan mekanisme pelaksanaan bantuan yang terintegrasi dan berkesinambungan guna menjamin efektivitas dan akuntabilitas program;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

SM.1 SM.2 SAM.3 SM WAMEN

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

5. Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);

6. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1008);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH PADA KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini. 2. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 3. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau

SM.1 SM.2 SAM.3 SM WAMEN

usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan. 4. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 5. Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat PMKM adalah entitas yang menjalankan kegiatan usaha berskala mikro, kecil, dan menengah yang sudah terdaftar dalam Basis Data Tunggal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/sistem informasi Kementerian. 6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga. 7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. 8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. 10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah dan suburusan pemerintahan usaha mikro yang merupakan lingkup

SM.1 SM.2 SAM.3 SM WAMEN

urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah dan suburusan pemerintahan usaha mikro yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah. 14. Eselon I adalah pimpinan tinggi madya pada unit kerja Eselon I selaku penanggung jawab program.

Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini merupakan pedoman pelaksanaan Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di lingkungan Kementerian. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar Bantuan Pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a. jenis dan bentuk Bantuan Pemerintah; b. penerima Bantuan Pemerintah; c. mekanisme pengalokasian Bantuan Pemerintah; d. penyaluran, pencairan, dan pertanggungjawaban; e. pemantauan dan evaluasi;
f. petunjuk pelaksanaan;
g. pembinaan, pengendalian, dan pengawasan;
h. Peran Pemerintah Daerah; i. tindak lanjut pengawasan; dan j. sanksi.

BAB II MEKANISME PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu Jenis dan Bentuk Bantuan Pemerintah

Pasal 4 (1) Jenis Bantuan Pemerintah yang diselenggarakan pada Kementerian meliputi: a. pemberian penghargaan; b. pemberian beasiswa; c. bantuan operasional; d. bantuan sarana dan/atau prasarana produksi; e. bantuan sarana dan/atau prasarana pemasaran; f. bantuan revitalisasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan; g. bantuan permodalan dan/atau pembiayaan; dan h. bantuan lain yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh pengguna anggaran. (2) Bentuk Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. uang;

SM.1 SM.2 SAM.3 SM WAMEN

b. barang; dan/atau
c. jasa. (3) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan alokasi anggaran yang terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan: a. tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah; b. diamanatkan dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan/atau peraturan presiden; dan/atau c. mendapat penugasan Presiden.

Bagian Kedua Penerima Bantuan Pemerintah

Pasal 5 (1) Bantuan Pemerintah berupa pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada: a. PMKM; b. wirausaha nonaparatur sipil negara, nonprajurit Tentara Nasional Indonesia, nonanggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. lembaga pemerintah dan nonpemerintah; dan/atau d. Pemerintah Daerah, yang melaksanakan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. (2) Bantuan Pemerintah berupa pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada PMKM dan/atau wirausaha nonaparatur sipil negara, nonprajurit Tentara Nasional Indonesia, nonanggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. (3) Bantuan Pemerintah berupa bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan kepada PMKM, pendamping usaha mikro dan usaha kecil, lembaga pemerintah dan nonpemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah yang melaksanakan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. (4) Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana dan/atau prasarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada PMKM, wirausaha nonaparatur Sipil Negara, nonprajurit Tentara Nasional Indonesia, nonanggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaga pemerintah dan nonpemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah yang melaksanakan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. (5) Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana dan/atau prasarana

pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diberikan

SM.1 SM.2 SAM.3 SM WAMEN

kepada PMKM, wirausaha nonaparatur Sipil Negara, nonprajurit Tentara Nasional Indonesia, nonanggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaga pemerintah dan nonpemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah yang melaksanakan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. (6) Bantuan Pemerintah berupa bantuan revitalisasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f diberikan kepada PMKM dan/atau Pemerintah Daerah. (7) Bantuan Pemerintah berupa bantuan permodalan dan/atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g diberikan kepada PMKM dan/atau wirausaha nonaparatur sipil negara, nonprajurit Tentara Nasional Indonesia, nonanggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. (8) Bantuan Pemerintah berupa bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h diberikan kepada PMKM, wirausaha nonaparatur sipil negara, nonprajurit Tentara Nasional Indonesia, nonanggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaga pemerintah dan nonpemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah yang melaksanakan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. (9) Persyaratan dan mekanisme penetapan penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan oleh Eselon I melalui petunjuk pelaksanaan.

Bagian Ketiga Mekanisme Pengalokasian Anggaran Bantuan Pemerintah

Pasal 6 (1) Anggaran Bantuan Pemerintah dialokasikan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau Pemerintah Daerah kepada Kementerian. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Eselon I. (3) Eselon I melakukan verifikasi dokumen atas usulan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran pada Kementerian. (4) Dalam melaksanakan proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Eselon I dapat membentuk tim kerja. (5) Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian.

SM.1 SM.2 SAM.3 SM WAMEN

Pasal 7 (1) Pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit Eselon I. (2) Tata cara pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penyaluran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban

Pasal 8 (1) Penetapan calon penerima Bantuan Pemerintah menjadi penerima Bantuan Pemerintah dilakukan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Eselon I. (2) Penetapan calon penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri melalui Eselon I setelah daftar isian pelaksanaan anggaran berlaku efektif. (3) Dalam hal penyaluran Bantuan Pemerintah melalui skema Tugas Pembantuan, selain berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan penerima Bantuan Pemerintah juga dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian antara Eselon I dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 9 (1) Dalam kondisi tertentu, penetapan penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan perubahan pada tahun berjalan. (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. keadaan kahar termasuk bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial; b. adanya pelanggaran terkait pelaksanaan program atau kegiatan; dan/atau c. terjadi perubahan kebijakan atas program dan/atau kegiatan. (3) Perubahan penetapan penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 10 (1) Penyaluran Bantuan Pemerintah dilaksanakan melalui skema langsung oleh Kementerian dan/atau melalui skema Tugas Pembantuan. (2) Penyaluran Bantuan Pemerintah melalui skema langsung oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima Bantuan Pemerintah.

SM.1 SM.2 SAM.3 SM WAMEN

(3) Penyaluran Bantuan Pemerintah melalui skema Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Daerah. (4) Mekanisme penyaluran, pencairan, dan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh Eselon I melalui petunjuk pelaksanaan.

Pasal 11 (1) Penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada Menteri melalui Eselon I setelah pekerjaan selesai dan/atau pada akhir tahun anggaran, dengan melampirkan: a. berita acara serah terima/surat pernyataan tanggung jawab mutlak/dokumen sejenis; b. foto/video/dokumen pendukung lainnya terkait hasil pekerjaan yang telah diselesaikan; dan/atau
c. laporan mengenai progres pelaksanaan dan/atau pemanfaatan Bantuan Pemerintah. (2) Penerima bantuan pemerintah bertanggung jawab terhadap penggunaan Bantuan Pemerintah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah.

Bagian Kelima Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 12 (1) Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Eselon I dan/atau KPA melaksanakan pemantauan dan evaluasi. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi; dan/atau c. keberlanjutan program atau kegiatan yang disalurkan. (3) Tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Eselon I dan/atau KPA menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Menteri. (5) Dalam hal pelaksanaan Bantuan Pemerintah melalui Tugas Pembantuan, KPA menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Menteri melalui kepala daerah.

SM.1 SM.2 SAM.3 SM WAMEN

Bagian Keenam Petunjuk Pelaksanaan

Pasal 13 (1) Petunjuk pelaksanaan memuat: a. dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah; b. tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah; c. pemberi Bantuan Pemerintah; d. persyaratan penerima Bantuan Pemerintah; e. bentuk Bantuan Pemerintah; f. rincian jumlah Bantuan Pemerintah; g. tata kelola pelaksanaan Bantuan Pemerintah; h. penyaluran Bantuan Pemerintah; i. pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah; j. ketentuan perpajakan dan/atau retribusi; dan k. tata cara pengenaan sanksi. (2) Pelaksanaan Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Eselon I melalui petunjuk pelaksanaan.

Bagian Ketujuh Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan

Pasal 14 (1) Menteri melalui Eselon I mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Pasal 15 Dalam rangka pembinaan pelaksanaan Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kementerian melakukan: a. fasilitasi kegiatan Bantuan Pemerintah di pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota; b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program antar Eselon I serta antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; c. koordinasi dengan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan, pemantauan/pengendalian, dan evaluasi kegiatan; dan/atau d. penyusunan laporan pelaksanaan Bantuan Pemerintah.

Pasal 16 Pemerintah Daerah melalui kepala dinas yang menyelenggarakan urusan usaha mikro, kecil, dan menengah di Provinsi dan Kabupaten/Kota atas nama gubernur atau bupati/wali kota bertanggung jawab melakukan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah.

SM.1 SM.2 SAM.3 SM WAMEN

Pasal 17 KPA dan PPK melakukan pengendalian kegiatan Bantuan Pemerintah melalui penerapan sistem pengendalian intern pemerintah.

Pasal 18 Pengawasan kegiatan Bantuan Pemerintah dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Peran Pemerintah Daerah

Pasal 19 (1) Pemerintah Daerah berperan dalam mendukung pelaksanaan Bantuan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Kementerian. (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan, pemanfaatan, dan keberlanjutan Bantuan Pemerintah; dan/atau b. memberikan dukungan lain untuk meningkatkan manfaat dan keberlanjutan Bantuan Pemerintah. (3) Pemerintah Daerah yang menerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), memiliki peran: a. mengalokasikan anggaran daerah untuk mendukung keberlanjutan pemanfaatan Bantuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. melakukan pengelolaan dan pemanfaatan Bantuan Pemerintah secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

Pasal 20 (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pemanfaatan atas Bantuan Pemerintah kepada Kementerian secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. (2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Eselon I melalui petunjuk pelaksanaan.

Bagian Kesembilan Tindak Lanjut Pengawasan

Pasal 21 (1) Berdasarkan hasil pengawasan dalam pelaksanaan Bantuan Pemerintah, Menteri melalui Eselon I melakukan tindak lanjut atas hasil pengawasan terhadap penerima Bantuan Pemerintah. (2) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penghentian penyaluran program Bantuan Pemerintah;

SM.1 SM.2 SAM.3 SM WAMEN

b. pengalihan sasaran penerima program Bantuan Pemerintah; dan/atau c. pengembalian Bantuan Pemerintah oleh Penyedia atau Penerima Bantuan Pemerintah.

Bagian Kesepuluh Sanksi

Pasal 22 (1) Penerima Bantuan Pemerintah dilarang:
a. melanggar ketentuan kewajiban penyampaian laporan pemanfaatan Bantuan Pemerintah; b. memberikan keterangan, surat, bukti, atau dokumen lain yang tidak benar; dan/atau c. mengalihkan kepemilikan, memindahtangankan, atau memperjualbelikan bantuan yang telah diterima, serta wajib menggunakan bantuan tersebut untuk keperluan produksi sendiri dan/atau bersama anggota penerima bantuan. (2) Penerima Bantuan Pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis;
b. penundaan pencairan Bantuan Pemerintah; dan/atau c. penghentian pencairan Bantuan Pemerintah. (3) Penerima Bantuan Pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

SM.1 SM.2 SAM.3 SM WAMEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2026

MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

Œ

MAMAN ABDURRAHMAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д...

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Ѽ

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж