Pasal 28

(1) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dilakukan pada saat perumahan sedang dalam proses pembangunan dengan perjanjian pendahuluan jual beli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah adanya kepastian atas: a. kejelasan status tanah Hak Pengelolaan yang digunakan; b. hal yang diperjanjikan; c. kepemilikan izin;

d. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan e. pembangunan perumahan yang telah mencapai minimal 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan rencana pembangunan.