Peraturan Menteri Nomor 87-permentan-pd-410-9-2013 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 85/PERMENTAN/PD.410/8/2013 TENTANG PEMASUKAN SAPI BAKALAN, SAPI INDUKAN, DAN SAPI SIAP POTONG KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
regulation_id: "PERMEN_87-permentan-pd-410-9-2013_2013" document_type: "PERMEN" title_indonesian: "Peraturan Menteri Nomor 87-permentan-pd-410-9-2013 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 85/PERMENTAN/PD.410/8/2013 TENTANG PEMASUKAN SAPI BAKALAN, SAPI INDUKAN, DAN SAPI SIAP POTONG KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA" year: "2013" number: "87-permentan-pd-410-9-2013" status: "berlaku" source_url: "https://pasal.id/peraturan/permen/permen-87-permentan-pd-410-9-2013-2013" frbr_uri: "/akn/id/act/permentan/2013/87-permentan-pd-410-9-2013" official_source: "https://peraturan.go.id/id/permentan-no-87-permentan-pd-410-9-2013-tahun-2013" source: "pasal.id"
Peraturan Menteri Nomor 87-permentan-pd-410-9-2013 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 85/PERMENTAN/PD.410/8/2013 TENTANG PEMASUKAN SAPI BAKALAN, SAPI INDUKAN, DAN SAPI SIAP POTONG KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Sumber: https://pasal.id/peraturan/permen/permen-87-permentan-pd-410-9-2013-2013
Pasal I
- Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 85/Permentan/PD.410/8/2013 tentang Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik INDONESIA, sehingga menjadi sebagai berikut: No Pos Tarif/HS Jenis Ternak 1 01.02 Binatang jenis lembu, hidup.
Ex 0102.29.10.90 ----Sapi Bakalan berat maksimal 350 kg ---- Sapi Siap Potong Jantan 2 Ex 0102.29.90.00 ---Sapi Siap Potong Betina --- Sapi Indukan 2. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 85/Permentan/PD.410/8/2013 tentang Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik INDONESIA, masih tetap berlaku.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2013.1098 4
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2013 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,
SUSWONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
www.djpp.kemenkumham.go.id