Pasal 5

(1) Pemasukan dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha dan Badan Usaha Milik Negara. (2) Pelaku Usaha dan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan pemasukan, wajib mendapatkan izin pemasukan dari Menteri Perdagangan. (3) Izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memperoleh Rekomendasi dari Direktur Kesehatan Hewan. (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).