Pasal 8

(1) Pemasukan pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1) dapat dilakukan badan usaha bidang sarana produksi pertanian setelah mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pemasukan pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina pertanian.